TUGAS LINGKUNGAN FARMASI

Indonesia Liberalisasi Industri Farmasi


       Indonesia akan memasuki liberalisasi industri farmasi, sesuai kesepakatan ASEAN, mulai 1 Januari 2008 sesaat setelah meratifikasi ketentuan mengenai cara pembuatan obat yang baik (CPOB, atau current Good Manufacturing  Practice c-GMP).

Investor asing dengan sigap sudah memaknai liberalisasi itu dengan menyatakan komitmen membangun industri besar obat-obatan di Indonesia. Peristiwa liberalisasi akan menandai dibukanya pasar farmasi Indonesia di lingkungan ASEAN. Negara Malaysia, Filipina, dan Thailand sudah lebih dahulu memulainya sejak 2006, sedangkan Laos, Kamboja, dan Myanmar baru tiba giliran tahun 2010.

       Sejumlah perusahaan farmasi asing yang sudah menyatakan komitmen membangun pabrik baru di Indonesia, bukanlah pemain lama asal Eropa atau Amerika. Tetapi, menurut sumber di International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), mereka adalah Ranbaxy Laboratories (India), Dr Reddy’s Laboratories (India), Cipla (India), Nicolas Piramal (India), Aurobindo Pharma (India), SGS (Thailand) Smith Scientific (Hongkong), dan Medifarma (Filipina).

         Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Muhammad Lutfi, kepada Investor Daily (12/7) turut membenarkan terdapat 24 perusahaan  farmasi asing yang telah meregistrasi rencananya melakukan investasi dengan nilai total 537,8 juta dollar AS. Mereka ada yang turut menggandeng perusahaan lokal. Bahkan, hingga semester I 2006 sebanyak 19 perusahaan farmasi sudah merealisasikan investasi senilai 86,6 juta dolar AS.

Lokal Memperkuat Pasar
Kedatangan investor asing sebagai pemain baru di lingkungan industri farmasi nasional, akan menambah daftar panjang 33 perusahaan farmasi asing yang sudah terlebih dahulu berinvestasi.

Sehingga jika ditambah 4 BUMN, PMA dan PMDN maka saat ini jumlah total industri farmasi mencapai 198 perusahaan.  Sebanyak 60 perusahaan diantaranya berhasil menguasai pangsa pasar hingga 80%, sisanya 20% diperebutkan oleh 140 pabrik. 
Ini menunjukkan ketatnya peta persaingan industri farmasi lokal sebab hanya dikuasasi oleh sekelompok kecil pabrikan besar.

Ketatnya persaingan turut dirasakan oleh BUMN farmasi. Namun, Direktur Utama PT Indofarma Tbk, dan Direktur Keuangan PT Kimia Farma Tbk, Syamsul Arifin sepakat pabrikan farmasi lokal harus siap menyambut liberalisasi pasar obat pada 1 Januari 2008. Perusahaan lokal harus membuat strategi, termasuk melakukan konsolidasi untuk memperkuat pasar dari serbuan pemain regional ASEAN.

Kata keduanya, konsolidasi bisa berupa aliansi strategis dengan merger, atau mencari partner asing untuk membuat usaha patungan. Bisa juga membentuk perusahaan induk di antara sesama BUMN farmasi.

Investor asing terutama yang berskala raksasa tertarik memasuki pasar lokal Indonesia karena setiap tahun dapat bertumbuh 15 persen. Konsumsi obat per kapita pertahun warga Indonesia pun masih 8,8 dollar AS, bandingkan dengan Malaysia yang sudah 16 dolar AS perkapita per tahun. Ini mengindikasikan masih banyak pasar obat yang belum tergarap.

Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Indonesia, Budy IA Nataatmaja membeberkan angka pangsa pasar farmasi Indonesia tahun 2005 baru mencapai Rp 23 triliun. Itupun hanya diperebutkan oleh 20 pemain dominan. Sebanyak 25% pangsa pasar dikuasai pabrik farmasi asing, sisanya 75% dikuasai oleh pabrikan lokal. Am/HT (Berita Indonesia 18)


 No.  Perusahaan  Penjualan  (Rp Miliar)
                                          
1.  Sanbe Farma                        1.537
2.  Kalbe Farma                         1.223
3.  Dexa Medica                        1.153
4.  Tempo Scan                            947
5.  Bintang Toedjoe                     875
6.  Pfizer                                       762
7  Kimia Farma                           517
8.  Konimex                                 516
9.  Indofarma                              480
10.  Phapros                              468

 

INDUSTRI FARMASI (TUGAS 2)

  PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang                                         

           Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yangmemungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

 Kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraanmanusia sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan nasional suatu bangsa.Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obatsebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disebabkankarena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan ataumemelihara kesehatan. Industri farmasi sebagai industri penghasil obat,memiliki peran strategis dalam usaha pelayanan kesehatan kepada masyarakat.Seiring dengan meningkatnya pendidikan dan tingkat kesadaran masyarakatakan arti pentingnya kesehatan, maka industri farmasi dituntut untuk menyediakan obat dalam jenis dan jumlah yang memadai serta kualitas yangbaik. 

Industri farmasi merupakan salah satu tempat Apoteker melakukanpekerjaan kefarmasian terutama menyangkut pembuatan, pengendalian mutusediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengembanganobat. Untuk menghasilkan produk obat yang bermutu, aman dan berkhasiatdiperlukan suatu tahap kegiatan yang sesuai CPOB yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pemantauan bahan awal, proses pembuatan sertapengawasan terhadap mutu, peralatan yang digunakan, bangunan, hygiene,sanitasi serta personalia yang terlibat di setiap proses produksi.

CPOB (Cara Pembuatan Obat Yang Baik) adalah pedoman yangdikeluarkan oleh Departemen Kesehatan sesuai dengan Keputusan MenteriKesehatan RI SK Menkes RI No.43/Menkes/SK/II/1998 sebagai suatupersyaratan dan ketentuan bagi setiap industri farmasi untuk dilaksanakan. Halini bertujuan agar masyarakat dapat terjamin keamanannya dalammengkonsumsi obat-obatan yang dihasilkan dan mendapatkan mutu obat yangbaik.

Berkaitan dengan pelaksanaan CPOB, sumber daya manusia (personil)merupakan bagian penting dalam pembentukkan, penerapan sistem pemastianmutu dan pembuatan obat yang baik, oleh sebab itu perlu mempersiapkan danmembekali personil agar mempunyai keterampilan serta wawasan yang luasmengenai industri farmasi dan penerapannya dalam segala aspek CPOB.Berdasarkan hal tersebut, maka Fakultas Farmasi Universitas Pancasila bekerjasama dengan Lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut Drs. Mochamad KamalJakarta yang telah mendapatkan sertifikat CPOB untuk menyelenggarakanprogram Praktek Kerja Profesi Apoteker di bidang industri. Pelaksanaannyadimulai dari tanggal 12 – 30 September 2011, yang terdiri dari serangkaiankegiatan yang meliputi pengarahan, peninjauan lapangan, pelaksanaan tugaskhusus serta presentasi tugas.

1.2.Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui peran dan fungsi apoteker dalam industri farmasi, khususnya diLembaga Farmasi TNI Angkatan Laut Drs. Mochamad Kamal Jakarta.

2. Mengetahui dan melihat secara langsung bagaimana pengelolaan industrifarmasi, segala bentuk kegiatan LAFIAL yang dilakukan apakah sudahsesuai dengan ketentuan dalam CPOB.

3. Melihat dan membandingkan penerapan CPOB di Lembaga Farmasi TNIAngkatan Laut Drs. Mochamad Kamal Jakarta dengan teori yang telahditerima.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Melalui materi dan praktek yang diperoleh selama Pelatihan Praktek Kerja ProfesiApoteker ini diharapkan :

  1. Meningkatkan, memperluas dan memantapkan pemahaman serta penerapanilmu yang telah diperoleh diperkuliahan yang berkaitan dengan industrifarmasi.
  2. Menambah pengetahuan mengenai kegiatan industri farmasi, mengenal sertamemahami tugas dan tanggung jawab serta kewajiban seorang apotekerkhususnya di industri farmasi.

    TINJAUAN PUSTAKA

     

    2.1. Industri Farmasi

    2.1.1.Pengertian Industri Farmasi

        Industri farmasi menurut Surat Keputusan Menteri KesehatanNo. 1799/Menkes/XII/2010 adalah badan usaha yang memiliki izin dariMentri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahanobat. Pembuatan obat adalah seluruh tahapan kegiatan dalammenghasilkan obat yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahanpengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutusampai diperoleh obat untuk didistribusikan.

           Industri farmasi dibagi dalam dua kelompok yaitu industri padatmodal dan industri padat karya. Industri padat modal adalah industri yangmenggunakan mesin-mesin produksi dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah tenaga kerjanya, sedangkan industri padat karya lebih banyak menggunakan tenaga manusia dari pada tenaga mesin.

         Obat adalah bahanatau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologidalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Bahanobat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yangdigunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku obat.

     

     

    2.1.2  Izin usaha industri farmasi

     diberikan oleh Menteri Kesehatan danwewenang pemberian izin dilimpahkan oleh Badan Pengawasan Obat danMakanan (Badan POM). Izin ini berlaku seterusnya selama perusahaanindustri farmasi tersebut masih berproduksi dengan perpanjangan izin setiap 5 tahun.

    Sedangkan untuk industri farmasi yang modalnya berasaldari Penanaman Modal Asing (PMA), izin masa berlakunya sesuai denganketentuan dalam UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asingdan Peraturan Pelaksanaannya.

           

    2.1.3  Pencabutan Izin Usaha Industri Farmasi

                     Pencabutan izin usaha industri farmasi dilakukan apabila industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran :

     1.Melakukan pemindah tanganan hak milik izin usaha industri farmasidan perluasan tanpa izin.

    2.Tidak menyampaikan informasi industri secara berturut-turut 3 kaliatau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar.

    3.Melakukan pemindahan lokasi usaha industri farmasi tanpapersetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

    4.Dengan sengaja memproduksi obat jadi atau bahan baku yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (obat palsu).

    5.Tidak memenuhi ketentuan dalam izin usaha industri farmasi.

                                                   

    2.2  Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)

                Industri farmasi merupakan industri yang memproduksi obat yang amandan berkualitas. Untuk menjamin mutu obat yang berkualitas, maka industri farmasi melakukan seluruh aspek rangkaian kegiatan produksinya denganmenerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). CPOB merupakanpedoman yang harus diterapkan dalam seluruh rangkaian proses di industrifarmasi dalam pembuatan obat jadi, sesuai dengan keputusan Menteri KesehatanRI No. 43/Menkes/SK/II/1988 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik.

             Pedoman CPOB bertujuan untuk menghasilkan produk obat yangsenantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan sesuai dengantujuan penggunaannya. CPOB dilakukan secara menyeluruh dan terpadu denganmengadakan pengawasan baik sebelum, selama, dan sesudah proses produksiberlangsung untuk memastikan mutu produk obat agar memenuhi standart yangtelah ditetapkan. Jadi CPOB adalah suatu konsep yang ditetapkan dalam industrifarmasi mengenai langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam suatuindustri farmasi untuk menjamin mutu obat yang diproduksi dengan menerapkan“

    Good Manufacturing Practices ” dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatanproduksi, sehingga obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutuyang ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

    Perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi farmasi menyebabkanperubahan-perubahan yang sangat cepat pula dalam konsep dan persyaratanCPOB. Konsep CPOB bersifat dinamis yang memerlukan penyesuaian dari waktuke waktu mengikuti perkembangan teknologi dibidang farmasi.

    Pedoman CPOB merupakan suatu pedoman bagi industri farmasi mengenaisemua aspek-aspek dalam suatu industri farmasi untuk menjamin mutu obat jadiPedoman CPOB tahun 2006, meliputi 12 aspek antara lain: ketentuan umum,personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi,pengawasan mutu, inspeksi diri, penanganan terhadap keluhan dan penarikankembali obat dan obat kembalian, dokumentasi, pembuatan dan analisaberdasarkan kontrak, kulifikasi dan validasi.

    2.2.1. Manajemen Mutu                 

     Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) menyangkut seluruhaspek produksi dan pengendalian mutu, bertujuan untuk menjamin bahwaproduk obat yang dibuat senantiasa memenuhi persyaratan mutu yangtelah disesuaikan dengan tujuan penggunaannya.

     Dalam ketentuan umum, ada beberapa landasan yang pentinguntuk diperhatikan yaitu :

    1. Pengawasan menyeluruh pada proses pembuatan obat untuk menjaminbahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi.
    2. Mutu obat tergantung pada bahan awal, proses pembuatan danpengawasan mutu, bangunan, peralatan yang digunakan, danpersonalia.

    Untuk menjamin mutu suatu obat jadi tidak boleh hanyamengandalkan pada suatu pengujian tertentu saja, melainkan 

    1. semuaobat hendaknya dibuat dalam kondisi terkendali dan terpadu dengan cermat.

     CPOB merupakan pedoman yang dibuat untuk memastikan agarsifat dan mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan syarat bahwa standarmutu obat yang telah ditentukan tetap tercapai.

    2.2.2. Personalia     

     Personalia karyawan semua tingkatan harus memilikipengetahuan, ketrampilan dan kemampuan sesuai tugasnya. Karyawanmemiliki kesehatan mental dan fisik yang baik sehingga mampumelaksanakan tugasnya secara professional dan sebagaimana mestinya.Karyawan mempunyai sikap dan kesadaran yang tinggi untuk mewujudkan CPOB.

    Struktur organisasi harus sedemikian rupa sehingga bagianproduksi dan pengawasan mutu dipimpin oleh orang yang berlainan dantidak saling bertanggung jawab terhadap yang lain. Masing-masing harusdiberi wewenang penuh dan sarana yang cukup yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

     Manajer produksi seorang apoteker yang cakap, terlatih danmemiliki pengalaman praktis yang memadai dibidang industri farmasi danketerampilan dalam kepemimpinan sehingga memungkinkanmelaksanakan tugas secara profesional. Manajer produksi memilikiwewenang dan tanggung jawab khusus penuh untuk mengelola produksiobat.Manajer pengawasan mutu seorang apoteker yang cakap, terlatih,dan memiliki pengalaman praktis yang memadai untuk memungkinkan melaksanakan tugasnya secara professional. Manajer pengawasan mutudiberi wewenang dan tanggung jawab penuh dalam seluruh tugaspengawasan mutu yang dalam penyusunan, verifikasi dan pelaksanaanseluruh prosedur pengawasan mutu. Manajer pengawasan mutu adalahsatu-satunya yang memiliki wewenang untuk meluluskan bahan awal,produk antara, produk ruahan dan obat jadi bila produk tersebut sesuaidengan spesifikasinya, atau menolaknya bila tidak cocok 

    denganspesifikasinya, atau bila tidak dibuat sesuai dengan prosedur yangdisetujui dan kondisi yang ditentukan.Manajer produksi dan pengawasan mutu bersama-samabertanggung jawab dalam penyusunan dan pengesahan prosedur-prosedurtertulis, pemantauan dan pengawasan lingkungan pembuatan obat,kebersihan pabrik dan validasi proses produksi, kalibrasi alat-alatpengukur, latihan personalia, pemberian persetujuan dan dalampenyimpanan catatan.

    2.2.3. Bangunan dan Fasilitas

     Bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat memiliki ukuran,rancang bangun, konstruksi, serta letak yang memadai agar memudahkandalam pelaksanaan kerja, pelaksanaan kebersihan, dan pemeliharaan yangbaik. Tiap sarana kerja hendaknya memadai, sehingga setiap resikoterjadinya kekeliruan, pencemaran silang dan berbagai kesalahan lainyang dapat menurunkan mutu obat dapat dihindari.  

    PEMBAHASAN                                                 

     

     3.1. Tinjauan Khusus Lafial

    Industri farmasi merupakan industri yang mempunyai peran sebagai unitpelayanan kesehatan (non profit oriented ) dan sebagai institusi bisnis( profit oriented ). Peran industri farmasi sebagai unit pelayanan kesehatan adalahmemproduksi obat atau menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan olehmasyarakat supaya sediaan obat yang dihasilkan industri farmasi senantiasaterjamin mutu dan kualitasnya.

         Lafial merupakan salah satu unit pelaksana teknis Diskesal. Lafialmempunyai tugas pokok dalam memproduksi obat-obatan, khususnya untuk anggota TNI Angkatan Laut beserta keluarganya dan instansi lain yang terkait.Produksi yang dilaksanakan Lafial menggunakan dana APBN, oleh sebab 

    ituLafial merupakan industri farmasi yang tidak berorientasi pasar. Obat-obatanyang diproduksi Lafial merupakan me too product  yaitu dengan mencontohsediaan yang telah beredar di pasaran. Obat-obat produksi Lafial dikhususkanbagi kalangan intern TNI AL, sehingga obat-obat yang diproduksi oleh Lafialtidak didaftarkan ke BPOM.

         Dengan keterbatasan yang ada, Lafial sebagai industri farmasi yang tetapberusaha untuk melaksanakan seluruh kegiatan produksinya yang berpedomanpada CPOB, akan tetapi minimnya dana yang tersedia menjadi kendala tersendirisehingga sampai sekarang penerapan CPOB belum terlaksana secara optimal.

    3.2. Personalia

     Personalia merupakan suatu faktor yang penting untuk menjamin mutuproduk yang dihasilkan. Lafial memiliki personil yang terkualifikasi danberpengalaman dalam hal pengetahuan, keterampilan dan kemampuansesuai yang disyaratkan dalam CPOB. Untuk meningkatkan kualitaskaryawannya dilakukan kegiatan peningkatan pengetahuan dan pelatihantentang ilmu farmasi khususnya di bidang CPOB. Pelatihan CPOBdilaksanakan dibawah atasan yang bersangkutan, para praktisi danprofessional di bidang industri farmasi.

         Ada pelatihan CPOB yang diterapkan di Lafial, yaitu penyegarandalam pengetahuan yang berhubungan dengan CPOB untuk apoteker,asisten apoteker serta karyawan lain yang dilaksanakan setiap mingguyaitu pada hari kamis.

     

    3.3. Bangunan dan Fasilitas

     Secara umum bangunan yang ada di Lafial secara keseluruhan telahmemenuhi ketentuan CPOB. Setiap tahapan dalam proses produksidilakukan dalam ruangan tersendiri dan terpisah. Bangunan pada ruanganproduksi Lafial (dinding, lantai dan langit-langit) telah dilapisi denganepoksi, bebas dari keretakan dan sambungan terbuka sehingga mudah dibersihkan. Lantai di daerah pengolahan dibuat dari bahan kedap air,permukaannya rata dan memungkinkan pembersihan secara cepat dan efisien. Sudut antara dinding, lantai dan langit-langit dalam daerah kritisberbentuk lengkungan. Lafial hanya memproduksi sediaan non steril(tablet, kaplet, kapsul, salep dan sirup). Sehubungan dengan hal tersebutruangan produksi obat di Lafial hanya terdiri dari black area (daerahhitam) dan grey area(daerah abu-abu).

              Secara keseluruhan ruangan produksi di Lafial dinilai cukup baik,hal ini dapat dilihat dari bangunan produksi di Lafial yang dibedakanmenjadi dua bagian, yaitu ruang untuk produksi beta laktam dan non betalaktam. Kedua ruang produksi tersebut berada dalam satu bangunantetapi keduanya sudah dipisahkan dengan sekat dan sistem pengelolaanudara yang terpisah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinyakontaminasi silang oleh atau bahan lain. Pada ruang produksi betalaktam, terdapat air shower yang tidak terdapat di ruang non beta laktam.Ruangan beta laktam dan non beta laktam juga dilengkapi denganruangan berikut ini ruang pencampuran awal, ruang pembuatan granulasibasah atau kering, ruang pengeringan, ruang cetak tablet, ruangpembuatan sirup, pengisian kapsul, ruang pembersih kapsul, ruang tabletsalut, ruang pengemasan, dan lain-lainnya juga sudah terpisah.

              Gudang di Lafial terbagi menjadi gudang beta laktam dan nonbeta laktam, yang masing-masing terdiri dari gudang bahan baku danbahan pengemas, dimana keduanya terletak dalam satu bangunan denganruang produksi, tetapi dipisahkan oleh pintu antara. Hal ini untuk memudahkan aliran bahan baku ataupun produk jadi.

            Gudang penyimpanan dilengkapi dengan air conditioner 

    untuk mencapai kondisi yang mendukung penyimpanan (suhu dankelembaban). Penyimpanan barang di gudang Lafial masih perlupenyempurnaan, namun hal tersebut tidak menjadi masalah yang berarti,karena gudang yang tersedia berfungsi sebagai depo yang bersifatsementara. Gudang penyimpanan bahan baku non beta laktam dan betalaktam sudah dipisah.

    3.4.Peralatan        

     Perawatan peralatan di Lafial selalu dilakukan oleh sub departemenPengendalian dan Pemeliharaan Material (Dalharmat), yaitu dengan caradibersihkan setiap kali selesai digunakan dalam produksi obat. Perawatanperalatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah malfungsi ataupencemaran yang dapat mempengaruhi identitas, mutu atau kemurniansuatu produk yang disebabkan oleh kotoran-kotoran yang tertinggal dialat. Peralatan yang telah dibersihkan dicantumkan keterangan tertulisyang menyatakan status alat, siapa yang membersihkan, kapan dan siapayang mengetahui. Kemudian diberi tanda ”TELAH DIBERSIHKAN”.Ini bertujuan untuk membedakan peralatan yang telah dibersihkandengan peralatan yang belum dibersihkan. Untuk menunjang perawatanperalatan maka dilaksanakan validasi proses. Pelaksanaan validasi prosespada peralatan produksi di Lafial belum berjalan dengan baik, hal inidisebabkan oleh jadwal validasi yang tidak teratur dan terbatasnya danayang tersedia

       PENUTUP                                                             

     

    4.1 Kesimpulan

    Dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan pada tanggal12 – 30 September 2011 di Lembaga Farmasi Angkatan Laut (LAFIAL)Drs. Mochamad Kamal, dapat diambil kesimpulan bahwa :

    1. Lembaga Farmasi Angkatan Laut adalah suatu lembaga yang mempunyaiberagam Sumber Daya Manusia dan terdiri dari unsur pimpinan, pelayanandan pelaksana yang satu dan lainnya saling bekerjasama dalam seluruhkegiatan produksi meliputi pengadaan,manufacturing,pengawasan mutu danmanajemen CPOB dari produk yang dihasilkan.
    2. Lembaga Farmasi Angkatan Laut terbagi menjadi empat departemen yangmeliputi : departemen produksi, departemen pengawasan mutu, departemenmaterial kesehatan, departemen pendidikan pelatihan dan pengembangan.Tahun 2011 Lafial telah memproduksi produk β Laktam dan non β\-Laktamsebanyak 55 item. Produksi obat dilakukan berdasarkan rencana produksiyang disusun oleh DISKESAL yang kemudian dikirimkan ke Lafial danselanjutnya lafial melaksanakan proses produksi berdasarkan Surat PerintahProduksi. Rencana produksi yang disusun oleh DISKESAL dibuatberdasarkan kebutuhan rumah sakit dan sarana kesehatan TNI AL lainyayang tersebar di seluruh indonesia yang telah dianalisis oleh Subdinyankesberdasarkan data epidemik penyakit dan jumlah pasien. .

     

    1. Lembaga Farmasi Angkatan Laut mempunyai tugas pokok memproduksiobat-obatan yang digunakan untuk kalangan sendiri dan tidak berorientasipada keuntungan.

     

    1. Lembaga Farmasi Angkatan Laut dalam memproduksi obat telah mempunyaisarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalamCPOB sehingga mampu menjamin mutu produk yang dihasilkan.

     

    1. Apoteker sangat berperan penting dalam keseluruhan proses kegiatan baik secara manajemen maupun teknis pelaksanaan produksi seperti prosespengadaan, produksi dan pengawasan mutu yang bertujuan untuk menjaminagar produk obat yang dihasilkan bermutu tinggi.

     

    4.2 Saran

    Dari beberapa kegiatan yang dilakukan di Lembaga Farmasi Angkatan LautDrs. Mochamad Kamal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi,ada beberapa saran yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, antara lain :

    1.Penerapan Prinsip–prinsip CPOB di LAFIAL hendaknya senantiasaditingkatkan sehingga mutu produk yang dihasilkan dapat dipertahankan danditingkatkan kualitasnya. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan CPOB secaraberkesinambungan serta pendidikan berkelanjutan bagi seluruh personiluntuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada sehinggaproduk yang dihasilkan terjamin mutunya.

     

       DAFTAR PUSTAKA                                   

     

    1. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jakarta: Ikatan ApotekerIndonesia; 2009. Hal 2.

    2.Priyambodo, B.,

     Manajemen Farmasi Industri. Yogyakarta: Global PustakaUtama; 2007. Hal 2.

    3.Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Mentri KesehatanRepublik Indonesia No.1799/MENKES/PER/XII/2010 Tentang IndustriFarmasi. Jakarta: Ikatan Apoteker Indonesia; 2010.

    4.Tim Revisi Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik. Cara Pembuatan Obatyang Baik. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan; 2001. Hal.1-87.

    5.Tim Revisi Padoman Cara Pembuatan Obat yang Baik. Cara pembuatan Obatyang Baik. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan; 2006. Hal 96-107.

    6.Dinas Kesehatan Angkatan Laut.

    Organisasi Dan Prosedur Lembaga FarmasiTentara Nasional Indonesia Angkatan Laut 

    . Markas Besar TNI AngkatanLaut,. Jakarta: 1999.

    7.Direktorat Kesehatan TNI Angkatan Laut. Petunjuk Kerja Lafial. Jakarta:Lafial; 1991. Hal.1-29.

    8.Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Farmakope Indonesia. Edisi IV.Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan; 1995.

    9.Ansel HC.Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi

    . Edisi IV. Diterjemahkan olehFarida Ibrahim. Jakarta: UI Press; 1998.

     

     

 

 

 

 

 

 

TUGAS LINGKUNGAN BISNIS 1 (PENDIRIAN APOTIK)

  TUGAS LINGKUNGAN BISNIS 1

PENDIRIAN APOTIK

 

 

DISUSUN OLEH:

MARIA L. KUMANIRENG

(2O11/20020/MAF)

 

 

 

 

Sekolah tinggi ilmu ekonomi

Isti ekatana upaweda

Yogyakarta

2012

 

 

 

 

 

                                                               

                                                               DAFTAR ISI

 

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………………………….i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………………………ii

BAB 1:

  PENDAHULUAN:

                   1.1.Latar Belakang……………………………………………………………………………………1

                  1.2.Tujuan……………………………………………………………………………………………..2

 BAB 11:

  PEMBAHASAN:

                    2.1.Pengelolaan Fungsi Apotek…………………………………………………………………3

                    2.2.Nama Apotek…………………………………………………………………………………..4

                    2.3.Alat Dan Perbekalan Farmasi………………………………………………………………5

                    2.4.Tenaga Kerja……………………………………………………………………………………6

                   2.5.Strategi Dan Inovasi…………………………………………………………………………..7

                   2.6.Study Kelayakan PendirianApotek………………………………………………………..8

BAB 111:

  PENUTUP:

              3.1.Kesimpulan………………………………………………………………………………………….9

 

              

 

KATA PENGANTAR

 

        Puji dan Syukur saya Panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkat dan RahmatNya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan sebaik baiknya.

       Dalam makalah ini dibahas tentang”PENDIRIAN APOTEK”.saya juga menyadari bahwa tugas makalah ini masih jauh dari kesempurnaan dalam pembuatan suatu makalah.Untuk itu saya mengharapkan saran dan kritik agar saya dapat menyempurnakan tugas makalah ini di masa yang akan datang.

        Dengan demikian, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarNya.

Semoga makalah ini bermanfaat bagi semuanya dan dapat dijadikan pengetahuan.

 

                                                                                                

                                                                                                            Yogyakarta,01 November 2012

                                                                                                                                      Penulis

 

                                                                                                                           MARIA L. KUMANIRENG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              BAB 1

PENDAHULUAN

 

1.1.Latar Belakang

Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Salah satu realisasi pembangunan dibidang farmasi oleh pemerintah dan swasta adalah dengan menyediakan sarana pelayanan kesehatan salah satunya adalah apotek.

Jadi apotek adalah suatu jenis bisnis eceran (retail) yang komoditasnya (barang yang diperdagangkan) terdiri dari perbekalan farmasi (obat dan bahan obat) dan perbekalan kesehatan (alat kesehatan). Sebagai perantara, apotek dapat mendistribusikan perbekalan farmasi dan perbekalan kesehatan dari supplier kepada konsumen, memiliki beberapa fungsi kegiatan yaitu : pembelian, gudang, pelayanan dan penjualan, keuangan, dan pembukuan, sehingga agar dapat di kelola dengan baik, maka seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) disamping ilmu kefarmasian yang telah dikuasai, juga diperlukan ilmu lainnya seperti ilmu Pemasaran (marketing) dan ilmu akuntansi (accounting). Apotek bukanlah suatu badan usaha yang semata-mata hanya mengejar keuntungan saja tetapi apotek mempunyai fungsi sosial yang menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan terjamin keabsahannya.

Apotek rakyat dibentuk untuk memperluas akses obat murah dan terjamin kepada masyarakat. Selain memperluas akses, apotek rakyat bertujuan untuk menertibkan peredaran obat-obat palsu dan ilegal, serta memberikan kesempatan pada apoteker untuk memberikan pelayanan kefarmasian.

Dalam upaya usaha untuk memajukan kesejahteraan umum yang berarti mewujudkan suatu tingkat kehidupan secara optimal, yang memenuhi kebutuhan manusia termasuk kesehatan, maka dibuatlah proposal pendirian Apotek Rakyat di desa Prawatasari yang diharapkan dapat menyebarkan obat secara merata sehingga akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan obat yang bermutu dengan harga yang terjangkau.

Dengan demikian, seorang (APA) dalam menjalankan profesi apotekernya di apotek tidak hanya pandai sebagai penanggung jawab teknis kefarmasian saja, melainkan juga dapat mengelola apotek sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis tanpa memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (stake holder) semata melainkan juga memiliki fungsi sosoial di masyarakat.

 

 

 

1.2. TUJUAN

Tujuan pendirian apotek antara lain :

1. Tempat pengabdian profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.

2. Sarana farmasi yang melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat dan bahan obat.

3. Meningkatkan kesehatan masyarakat setempat khususnya dan masyarakat pada umumnya.

4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat secara rasional dalam praktek pengobatan sendiri (swamedikasi).

5. Memberikan keringanan biaya bagi rakyat kurang mampu di daerah desa Prawatasari dalam bentuk subsidi obat

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             BAB 11

                                                       PEMBAHASAN

 

2.1.PENGELOLAAN FUNGSI APOTEK

 

Faktor yang harus diperhatikan dalam pendirian suatu apotek meliputi :

1. Pemilihan lokasi

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi apotek :

a. Letaknya strategis

b. Penduduk yang cukup padat

c. Daerah yang ramai

d. Dekat dengan tempat praktek dokter

e. Keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

2. Syarat pendirian apotek berdasar Kepmenkes meliputi :

a. Fotokopi SIK atau SP

b. Fotokopi KTP dan surat Pernyataan tempat tinggal secara nyata

c. Fotokopi denah bangunan surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik

d. Daftar Asisten Apoteker (AA) dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus dan SIK

e. Asli dan fotokopi daftar terperinci alat perlengkapan apotek

f. Surat Pernyataan APA tidak bekerja pada perusahaan farmasi dan tidak menjadi APA di Apotek lain

g. Asli dan fotokopi Surat Izin atas bagi PNS, anggota ABRI dan pegawai instansi pemerintah lainnya

h. Akte Perjanjian kerjasama APA dan PSA

i. Pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran PerUndang-Undangan farmasi.

P1bbaersyaratan Perizinan Pendirian Apotekpppp

 

 

 

Menurut KepMenKes RI No.1332/Menkes/SK/X/2002, disebutkan bahwa persyaratan-persyaratan apotek adalah sebagai berikut:

 

a).Untuk mendapatkan izin apotek, apoteker atau apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan farmasi yang lain yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.

 

       b).Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan pelayanan komoditi yang lain   di luar se

c).Apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi yang lain di luar sediaan farmasi.

Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dalam pendirian apotek adalah:

 

         a).Lokasi dan Tempat, Jarak antara apotek tidak lagi dipersyaratkan, namun sebaiknya tetap mempertimbangkan segi penyebaran dan pemerataan pelayanan kesehatan, jumlah penduduk, dan kemampuan daya beli penduduk di sekitar lokasi apotek, kesehatan lingkungan, keamanan dan mudah dijangkau masyarakat dengan kendaraan.

 

        b).Bangunan dan Kelengkapan, Bangunan apotek harus mempunyai luas dan memenuhi persyaratan yang cukup, serta memenuhi persyaratan teknis sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi apotek serta memelihara mutu perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Bangunan apotek sekurang-kurangnya terdiri dari : ruang tunggu, ruang administrasi dan ruang kerja apoteker, ruang penyimpanan obat, ruang peracikan dan penyerahan obat, tempat pencucian obat, kamar mandi dan toilet. Bangunan apotek juga harus dilengkapi dengan : Sumber air yang memenuhi syarat kesehatan, penerangan yang baik, Alat pemadam kebakaran yang befungsi baik, Ventilasi dan sistem sanitasi yang baik dan memenuhi syarat higienis, Papan nama yang memuat nama apotek, nama APA, nomor SIA, alamat apotek, nomor telepon apotek.

 

       c).Perlengkapan Apotek, Apotek harus memiliki perlengkapan, antara lain:

>.Alat pembuangan, pengolahan dan peracikan seperti timbangan, mortir, gelas ukur dll.

         >.Perlengkapan dan alat penyimpanan, dan perbekalan farmasi, seperti lemari obat dan lemari pendingin.

         >.Wadah pengemas dan pembungkus, etiket dan plastik pengemas.

>.Tempat penyimpanan khusus narkotika, psikotropika dan bahan beracun.

     >.Buku standar Farmakope Indonesia, ISO, MIMS, DPHO, serta kumpulan peraturan per-UU yang berhubungan dengan apotek.

>.Alat administrasi, seperti blanko pesanan obat, faktur, kwitansi, salinan resep dan lain-lain.

Prosedur perizinan apotek:

Untuk mendapatkan izin apotek, APA atau apoteker pengelola apotek yang bekerjasama dengan pemilik sarana harus siap dengan tempat, perlengkapan, termasuk sediaan farmasi dan perbekalan lainnya. Surat izin apotek (SIA) adalah surat yang diberikan Menteri Kesehatan RI kepada apoteker atau apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk membuka apotek di suatu tempat tertentu.
Wewenang pemberian SIA dilimpahkan oleh Menteri Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan pencabutan izin apotek sekali setahun kepada Menteri Kesehatan dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

Sesuai dengan Keputusan MenKes RI No.1332/MenKes/SK/X/2002 Pasal 7 dan 9 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, yaitu:

a).Permohonan izin apotek diajukan kepada Kepala Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

 

b).Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 hari setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan apotek untuk melakukan kegiatan.

 

c).Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan.

 

d).Dalam hal pemerikasaan dalam ayat (2) dan (3) tidak dilaksanakan, apoteker pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Kantor Dinas Kesehatan setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi.

 

e).Dalam jangka 12 hari kerja setelah diterima laporan pemeriksaan sebagaimana ayat (3) atau persyaratan ayat (4), Kepala Dinas Kesehatan setempat mengeluarkan surat izin apotek.

 

f).Dalam hasil pemerikasaan tim Dinas Kesehatan setempat atau Kepala Balai POM dimaksud (3) masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas Kesehatan setempat dalam waktu 12 hari kerja mengeluarkan surat penundaan.

 

g).Terhadap surat penundaan sesuai dengan ayat (6), apoteker diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat penundaan.

 

h).Terhadap permohonan izin apotek bila tidak memenuhi persyaratan sesuai pasal (5) dan atau pasal (6), atau lokasi apotek tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Dinas setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 hari kerja wajib mengeluarkan surat penolakan disertai dengan alasan-alasannya.

 

 

2.2. NAMA APOTEK

 

Nama apotek yang didirikan adalah Apotek “PRAWATA FARMA” yang terletak di Jl. Slamet Riyadi No.20 desa prawatasari, Sukoharjo.

1. Apoteker Pengelola Apotek (APA), yang juga bertindak sebagai Pemilik Sarana Apotek I (PSA I)

Nama : Astri Kartika, S.Farm., Apt.

Alamat : Krapyak Rt.01/X prawatasari, Sukoharjo.

2. Pemilik Sarana Apotek II (PSA II)

Nama : Tejo Sutejo

Alamat : Jl. Slamet Riyadi No.20 prawatasari, Sukoharjo.

 

2.3. ALAT DAN PERBEKALAN FARMASI YANG DIPERLUKAN.

 

Alat dan perbekalan yang diperlukan untuk pendirian suatu apotek adalah   1. Bangunan, terdiri dari :

a. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien

b. Tempat mendisplai informasi, brosur bagi pasien

c. Ruang tertutup untuk konseling

d. Ruang peracikan dan penyerahan obat

e. Toilet

2. Kelengkapan bangunan apotek

a. Sumber air

b. Sumber penerangan

c. Alat pemadam

d. Ventilasi

e. Sanitasi

f. Papan nama APA

g. Billboard nama apotek

3. Perlengkapan kerja

a. Alat pengolahan / peracikan :

1) Batang pengaduk

2) Cawan penguap

3) Corong

4) Gelas ukur, gelas piala

5) Kompor / pemanas

6) Labu Erlenmeyer

7) Mortir

8) Penangas air

9) Panci

10) Rak tempat pengering

11) Spatel logam / tanduk / gelas/ porselen

12) Thermometer

13) Timbangan milligram + anak timbangan (ditera)

14) Timbangan gram + anak timbangan (ditera)

b. Wadah

1) Pot / botol

2) Kertas perkamen

3) Klip dan kantong plastic

4) Etiket (biru dan putih)

c. Tempat penyimpanan

1) Lemari / rak obat

2) Lemari narkotika

3) Lemari psikotropika

4) Lemari bahan berbahaya

5) Kulkas

4. Perlengkapan Administrasi

a. Blanko surat pesanan

b. Blanko faktur penjualan

c. Blanko nota penjualan

d. Blanko salinan resep

e. Blanko laporan narkotika dan psikotropika

f. Buku catatan pembelian

g. Buku catatan penjualan

h. Buku catatan keuangan

i. Buku catatan narkotika dan psikotropika

j. Buku catatan racun dan bahan berbahaya

k. Kartu stok obat

5. Kelengkapan buku pedoman

a. Buku standar yang wajib :

1) Farmakope Indonesia edisi terakhir

2) Kumpulan peraturan / UU

b. Buku lainnya :

1) IMMS, ISO edisi terbaru

2) Pharmakologi dan terapi

2.4. TENAGA KERJA.

 

Selain Apoteker Pengelola Apotek, dibutuhkan beberapa tenaga kerja yaitu :

Asisten Apoteker : 2 orang

Tenaga administrasi / kasir / obat bebas : 1 orang

Pembantu umum : 1 orang

Masing-masing tenaga kerja mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peranannya di dalam apotek.

 

2.5. STRATEGI DAN INOVASI.

 

Dalam rangka mengembangkan usaha perapotekan ini diperlukan strategi inovasi khusus, sehingga nantinya diharapkan mampu mempertahankan eksistensi apotek PRAWATA FARMA dan mampu memajukan apotek dengan membuka cabang-cabang baru di daerah lain. Adapun strategi yang ditempuh antara lain :

1. Menyediakan jasa konseling secara gratis oleh APA.

2. Menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien. Jika obat yang dibutuhkan pasien tidak ada maka berusaha mengambil di apotek lain, diusahakan agar pasien pulang mendapat obat yang diperlukan tanpa copie resep.

3. Monitoring pasien. Monitoring dilakukan terhadap pasien via telepon, terutama untuk pasien dengan penyakit kronis. Hal ini dilakukan untuk mengontrol keadaan pasien dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap apotek.

4. Fasilitas yang menarik. Ruang tunggu dibuat senyaman mungkin dengan fasilitas AC, TV, tempat duduk yang nyaman, majalah kesehatan, Koran dan tabloid serta tempat parkir yang luas.

5. Kerjasama dengan praktek dokter

6. Menerima pelayanan resep dengan sistem antar jemput (dengan catatan masih dalam wilayah Kartasura)

7. Memberikan bantuan rakyat bagi masyrakat yang kurang mampu dalam bentuk subsidi obat serta bekerjasama dengan kelurahan setempat.

 

2.6. STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN APOTEK.

 

Modal diperoleh dari kerjasama :

I. Astri Kartika, S. Farm., Apt. Rp. 100.000.000;

II. Tejo Sutejo Rp. 100.000.000;

1. Modal

 

a. Modal tetap

Rp. 30.000.000;

– Perlengkapan penunjang

 

(Mebeler, kulkas)

 

– Perlengkapan apotek

Rp. 20.000.000;

– Biaya perizinan

Rp. 2.000.000;

– Kendaraan

Rp. 7.000.000;

b. Modal Operasional

Rp. 121.000.000;

Cadangan modal

Rp. 20.000.000; +

Total Modal

Rp. 200.000.000;

   

2. Rencana anggaran dan pendapatan tahun ke-1

 

a. Biaya rutin bulanan

 

1). Tenaga kerja

 

– Apoteker (1 orang)

Rp. 1.500.000;

– Asisten Apoteker (2 orang)

Rp. 1.000.000;

– Tenaga administrasi / penjualan bebas

Rp. 400.000;

– Pembantu umum

Rp. 300.000; +

 

Rp. 3.200.000;

   

2). Biaya lain-lain

 

– Administrasi

Rp. 500.000;

– Listrik, telepon

Rp. 600.000;

– Lain-lain

Rp. 800.000; +

 

Rp. 1.900.000;

   

b. Biaya rutin tahun ke-1

 

1). Biaya bulanan 12 x Rp. 5.100.000;

Rp. 61.200.000;

2). Tunjangan hari raya (1 bulan gaji)

Rp. 3.200.000; +

 

Rp. 64.400.000;

   

3. Proyeksi Pendapatan

 

a. Pendapatan tahun ke-1

 

Pada tahun pertama dipromosikan resep masuk 10 lembar / hari dengan

harga rata-rata perlembar diperkirakan Rp. 75.000; dengan demikian

akan diperoleh pendapatan pada tahun pertama sebagai berikut :

– Penjualan resep tahun I (10x25x12)xRp.75.000;

Rp. 225.000.000;

– Penjualan bebas 25x12xRp. 350.000;

Rp. 105.000.000;

– Penjualan lain (OWA) 25x12xRp. 100.000;

Rp. 30.000.000;+

Total

Rp. 360.000.000;

   

b. Pengeluaran tahun ke-1

 

– Pembelian obat resep

Rp. 100.000.000;

– Pembelian obat bebas

Rp. 50.000.000;

– Pembelian OWA

Rp. 40.000.000;

– Pengeluaran rutin tahun I

Rp. 70.000.000;+

Total

Rp. 260.000.000;

   

c. Perkiraan laba rugi tahun ke I

 

Pendapatan tahun I

Rp. 360.000.000;

Pengeluaran tahun I

Rp. 260.000.000; –

Laba sebelum pajak

Rp. 100.000.000;

Pajak pendapatan (10%)

Rp. 15.000.000; –

Laba netto

Rp. 85.000.000;

4. Perhitungan batas laba / rugi (BEP) tahun I

Pay back periode = 2, 3 tahun

a. ROI = 42.5%

b. BEP = 143.111.111 / tahun

= 11.925.925 / bulan

= 397.530 / hari

c. Prosentase BEP = 40.25 %

d. Kapasitas = 40.25% x ( 10x25x12 )

= 1207 lembar / tahun

= 100 lembar / bulan

= 4 lembar / hari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 111

PENUTUP

 

Berdasarkan analisa situasi dan dengan memperhatikan studi kelayakannya, maka pendirian Apotek PRAWATA FARMA di desa Prawatasari, Sukoharjo mempunyai prospek yang cukup bagus, baik ditinjau dari segi pelayanan maupun usaha.